Artikel

Pentingnya Tenaga Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (JF- PKM )

    Dibaca 171 kali

Pentingnya Tenaga Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat  (JF-PKM )

Dalam Pelaksanaan Program Promosi Bidang Kesehatan Di Wilayah Dinkes Prop Sumsel

(Oleh : Hj. Sri Utari, SPd, SKM, M.Kes)

Widyaiswara Madya Bapelkes Prop.Sum-Sel

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara profesional,bermutu dan terjangkau bagi seluruh masyarakat,memerlukan tenaga kesehatan yang ditugaskan secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional.Salah satu tugas teknis fungsional.Salah satu tugas teknis fungsional ádalah Penyuluh Kesehatan Masyarakat.

Tugas pokok Penyuluh Kesehatan Masyarakat adalah melaksanakan Advokasi,Pembinaan Suasana, dan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat,melakukan Penyebaraluasan Informasi,membuat Rancangan Media,melakukan Pengkajian/Penelitian Perilaku Masyarakat yang berhubungan denagan kesehatan,serta merencanakan intervenís dalam rangka pengembangan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat (JF-PKM) dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara (Men.PAN ) Nomor :58/KEP/M.PAN/8/2000 Tgl 4 Agustus 2000.

Sesuai SK.Men.PAN tersebut salah satu persyaratan dalam pengangakat pertama kali ke dalam JF-PKM hádala melalui Pendidikan dan Pelatihan bagi tenaga kesehatan ,pelatihan ini bertujuan mempersiapkan tenaga tersebut untuk melaksanakan tugas sebagai pemegang JF.PKM, oleh karena itu diperlukan estándar pelatihan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,maka Pusdiklat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bekerjasama dengan dengan Pusat Promosi Ke.Men.Kes RI menyusun stándar pelatihan.

Pengangkatan Pertama Kali Ke Dalam JF-PKM adapun penyelenggaran pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut hádala instituís Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes). Bapelkes Prop.Sumsel ádalah salah satu tempat penyelenggara pelatihan tenaga bidang kesehatan yang telah terakreditasi

 

II.Tujuan,Kebijakan dan Strategi

Tujuan

Stándar pelatihan ini disusun dengan tujuan agar penyelenggaran pelatihan di pusat maupun di daerah memiliki kesamaan dalam tujuan,kurikulum,kreteria,peserta dan pelatih.

Kebijakan

JF-PKM termasuk dalam kategori rumpun kesehatan,yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang PKM pada instansi/unit pelayanan kesehatan di lingkungan Kemenkes dan instansi lain diluir Kemenkes.

Pejabat Fungsional (JF-PKM) berstatus PNS yang bertugas pada unit organisasi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungís dalam menyelenggarakan kegiatan penyuluhan kesehatan.

Strategi

Strategi pelatihan pengangkatan dalam jabatan fungsional PKM, yaitu :

1.Pendidikan dan Pelatihan di TK.Pusat dilaksanakan di Pusdiklat Kesehatan/Bapelkes Nasional yang sudah terakreditasi bekerjasama dengan unit pembina pusat jabatan bfungsional PKM.

2.Pendidikan dan Pelatihan di TK.Daerah: Propinsi,Kab/Kota dilaksanakan oleh unit pelaksanaan diklat Kesehatan yang sudah terakreditasi yaitu Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes) dan bekerjasama dengan unit pembina teknis propinsi dan Kab/Kota Jabatan Fungsional PKM yaitu Din.Kes Prop/Kota/Kab.

Adapun salah satu kegiatan tenaga JF-PKM berkaitan dengan pelaksanaan program pengembangan metode dan media melalui media Informasi adalah seorang tenaga JF-PKM harus bisa membuat desain artikel,jurnal dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan program Promosi Kesehatan (Prom.Kes),salah satu contoh aplikasi pembuatan media informá dari latihan pada Diklat JF-PKM di Bapelkes sbb: