Artikel

Istithaah Kesehatan Jamaah Haji

    Dibaca 153 kali

Oleh : Mukni, RO, SKM, M.Kes

Widyaiswara Ahli Pertama

Bapelkes Prov. Sumsel

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberi kan pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyeleng garaan yang terpadu agar pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan nyaman sesuai tuntunan agama serta jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji secara mandiri sehingga diperoleh haji mabrur.

 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NO. 15 TAHUN 2016 TENTANG ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

 

Kementerian Kesehatan berupaya mempersiap kan jemaah haji agar memiliki status kesehatan optimal dan memperta hankannya untuk menuju terwu judnya jemaah haji sehat dan mandiri. Salah satu wujud keseriusan Kemen terian Kesehatan Repubublik Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 15 tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Jemaah Haji. Ada beberapa hal yang perlu dipahami oleh masyarakat terutama para calon jemaah haji indonesia terhadap permenkes tersebut. Antara lain :

  1. Apa itu Istithaah ?

Istithaah adalah kemampuan jemaah haji secara jasma niah, ruhaniah, pembekalan dan keamanan untuk menu naikan ibadah haji tanpa menelantarkan kewajiban ter hadap keluarga.

  1. Apa itu istithaah kesehatan jemaah haji ?

Istithaah kesehatan jemaah haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawab kan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadah nya sesuai tuntunan Agama Islam.

  1. Apa itu pemeriksaan kesehatan haji ?

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah rangka ian kegiatan penilaian status kesehatan jemaah haji yang diselenggarakan secara komprehensif.

  1. Apa itu pembinaan istithaah kesehatan haji ?

Pembinaan Istithaah kesehat an haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur dan terukur, diawali dengan pemeriksaan kesehat an pada saat mendaftar menjadi jemaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi

  1. Siap Tim penyelenggara kese hatan haji Kab/Kota ?

Tim penyelenggara kesehat an haji Kab/Kota adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati / Walikota untuk menjalankan fungsi penyelenggaraan kese hatan haji sesuai dengan peraturan perundang -undangan.

  1. Siapa Panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi (PPIH embarkasi) ?

Panitia penyelenggaran Ibadah haji embarkasi (PPIH embarkasi) adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Agama utuk melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji pada saat pelaksanaan operasional ibadah haji di embarkasi.

 

PEMERIKSAAN KESEHATAN DALAM RANGKA ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pemeriksaan kesehatan dilaku kan sebagai dasar pelaksanaan pembinaan kesehatan jemaah haji dalam rangka istithaah kesehatan jemaah haji. Pemerikasaan kesehat an tersebut dilakukan dalam tiga tahapan yaitu :

  1. Pemeriksaan tahap pertama

Dilaksanakan oleh Tim penye lenggara kesehatan haji Kab/ Kota di Puskesmas dan/atau Rumah Sakit pada saat jema’ah haji melakukan pendaftaran untuk mendapat kan nomor porsi.

  1. Pemeriksaan tahap kedua

Dilaksanakan oleh Tim penyelenggara kesehatan haji Kab/Kota di Puskesmas dan/ atau Rumah Sakit pada saat pemeriksaan telah menentu kan kepastian keberangkatan jema’ah haji pada tahun berjalan.

  1. Pemeriksaan tahap ketiga

Dilaksanakan oleh PPIH

Embarkasi bidang kesehatan di embarkasi pada saat jemaah haji menjelang pemberangka tan.

Dari hasil pemeriksaan pertama sudah ditetapkan status kesehat an jemaah haji Risiko tinggi atau tidak Risiko tinggi.

Status kesehatan Risiko Tinggi ditetapkan dengan kriteria :

  1. Berusia 60 tahun atau lebih dan / atau
  2. Memiliki faktor risiko kesehatan dan gangguan kesehatan yang potensial menyebabkan keterbatasan dalam melaksnakan ibadah haji.

Penetapan status kesehatan jemaah haji Risiko tinggi di tuangkan dalam surat keterang an hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa kesehatan haji.

Berdasarkan pemeriksaan kesehatan tahap kedua, ditetapkan istithaah kesehatn jemaah haji yang meliputi :

  1. Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji.
  2. Memenuhi syrata istithaah kesehatan haji dengan pen dampingan
  3. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara, atau Tidak meme nuhi syarat istithaah kesehat an haji.

Jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat istithaah kesehatan haji merupakan jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti proses ibadah haji tanpa bantuan obat, alat dan/atau orang lain dengan tingkat kebugaran jasmani setidaknya dengan kategori cukup. Penentuan tingkat kebugaran dilakukan melalui pemeriksaan kebugaran yang disesuaikan dengan karakteristik individu jemaah haji. Jemaah haji tersebut wajib berperan aktif dalam kegiatan promotif dan preventif.

 

Jemaah haji yang ditetapkan memenuhi syarat istithaah kese hatan haji dengan pendam pingan, merupakan jemaah haji dengan kriteria :

  1. Berusia 60 tahun atau lebih, atau
  2. Menderita penyakit tertentu yang tidak masuk dalam kriteria tidak memenuhi syarat istithaah sementara dan /atau tidak memenuhi syarat istithaah.

Jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara, merupakan jemaah haji dengan kriteria :

  1. Tidak memiliki sertifikat vaksinasi internasional (ICV) yang sah
  2. Menderita penyakit tertentu yang berpeluang sembuh, antara lain : TB sputum BTA positif, TB multi drug resistan ce, DM tidak terkontrol, Hiper tiroid, HIV-AIDS dengan Diare Kronik, Stroke akut, pendara han Saluran cerna dan anemia gravis.
  3. Susek dan/atau konfirm penyakit menular yang potensial wabah
  4. Psikosis akut
  5. Fraktur tungkai yang membu tuhkan immobilisasi
  6. Fraktur tulang belakang tanpa komplikasi neurologis, tau
  7. Hamil yang diprediksi hamil nya pada sat berangkat kurang dari 14 minngu atau lebih dari 26 minggu.

Jemaah haji yang ditetapkan tidak memenuhi syarat istithaah kesehatn haji, merupakan jemaah haji dengan kriteria :

  1. Kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa, antara lain : Penyakit Paru Obstruksi Kronis (PPOK) derajat IV, gagal jantung stadium IV Cronic kidney disease stadium IV dengan paritoneal dialysis/hemodialisis reguler, AIDS stadium IV dengan infkesi oportunistik, stroke haemorhagic luas;
  2. Gangguan jiwa berat antara lain skizofrenia berat, dimen sia berat dan retardasi mental berat; dengan penyakit yang sulit diharap kan kesembuhan nya, antara lain : keganasan stadium akhir, Tuberculosis totaly drug resistance (TDR),

sirosis atau hepatoma decom pensate.

Penetapan istithaah kesehat an jemah haji tersebut dituang kan dalam berita acara penetapan istithaah kesehatan jemaah haji yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh ketua Tim Penyelenggara Kesehatan Haji, dan disampaikan kepada jemaah haji yang bersangkutan serta disampai kan kepada kantor kemente rian agama kab/Kota untuk ditindak lanjuti sebagai mana ketentua yang berlaku.

Pemeriksaan tahap tiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jemaah haji laik atau tidak laik terbang.

 

tidak laik terbang merupakan jemaah haji dengan kondidi yang tidak memenuhi standar kesela matan penerbangan internasio nal dan / atau peraturan kesehatan internasional.

Dalam penetapan status kesehatan tersebut, PPIH emabarkasi bidang kesehatan berkoordinasi dengan dokter penerbangan.

Penetapan status jemaah haji tidak laik terbang dituangkan dalam berita acara kelaikan terbang yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ketua PPIH Embarkasi Bidang kesehatan dan disampaikan kepada ketua PPIH Embarkasi

 

PEMBINAAN DALAM RANGKA ISTITHAAH KESEHATAN JEMAAH HAJI

Pembinaan kesehatan dilaku kan berdasarkan hasil pemerik saan kesehatan jemaah haji.

Pembinaan kesehatan dimak sud merupakan upaya untuk mempersiapkan istithaah kesehat an haji.

Jenis dan metode pembinaan kesehatan tersebut, meliputi kegiatan penyuluhan, konseling, latihan kebugaran, pemanfaatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), pemanfaatan media massa, penyebarluasan informasi, kunjungan rumah dan manasik haji.

Berdasarkan periode pelaksa naannya, pembinaan dalam rangka istithaah kesehatan jemaah haji terdiri stas :

  1. Pembnaan istithaah kesehat an jemaah haji masa tunggu;
  2. Pembinaan istithaah kesehat an jemaah haji masa kebe rangkatan

Pelaksanaan pembinaan kesehatan jemaah haji harus terintegrasi dengan program kesehatan di Kab/Kota, antara lain : Keluarga sehat, pencega han penyakit menular, Posbindu penyakit tidak menular, pembina an kelompok olah raga dan latihan fisik, serta posbindu lansia.

Pembinaan kesehatan terse but dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan organisasi profesi dan/atau organisasi masyarakat.

Pembinaan istithaah kesehat an jemaah haji masa tunggu dilakukan terhadap seluruh jemaah haji setelah memperoleh nomor porsi dan harus disesuaikan dengan hasil pemeriksaan kesehatan.

Pembinaan masa keberang katan dilakukan kepada jemaah haji yang akan berangkat pada tahun berjalan dan merupakan jemaah haji dengan penetapan :

  1. Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji;
  2. Memenuhi syarat istithaah kesehatan haji dengan pendapingan; atau
  3. Tidak memenuhi syarat istithaah kesehatan haji untuk sementara.

Ketentuan Lain :

Pemeriksaan kesehatan dan Pembinaan kesehatan dalam rangka istithaah kesehatan haji dilaksanakan sesuai standar teknis pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan haji yang ditetap kan oleh Menteri. Dalam rangka penyelengga raan istithaah kesehatan jemaah haji sibangun dan dikembang kan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan antara lain instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat, provinsi maupun di Kab/Kota.Koordinasi, jejaring dan kemitraan diarahkan untuk :

  1. Identifikasi, mencatatan dan pelaporan masalah kesehat an terkait istithaah kesehatan jemaah haji;
  2. Peningkatan dan pengem bangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
  3. Keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehat an jemaah haji.

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peratu ran menteri ini dilaksanakan secara berjenjang oleh Menteri, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.